Apresiasi Polda Kalsel Tertibkan SPBU, Bang Dhin: Jangan Beri Ruang bagi Mafia BBM!

Apresiasi Polda Kalsel Tertibkan SPBU, Bang Dhin: Jangan Beri Ruang bagi Mafia BBM!

STORYBANUA.COM, BANJARMASIN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin, mengapresiasi langkah tegas Polda Kalimantan Selatan dalam melakukan penertiban dan pengawasan terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya.

Menurut Bang Dhin, langkah tersebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam mengawal distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, agar benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak dan tidak diselewengkan untuk kepentingan bisnis ilegal.

Ia menilai, pengawasan terhadap distribusi BBM bukan sekadar persoalan ketertiban di SPBU, melainkan menyangkut keadilan ekonomi dan kepentingan masyarakat luas.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Kalimantan Selatan beserta seluruh jajaran atas langkah penertiban SPBU di Banjarbaru dan sekitarnya. Ini merupakan bentuk pengawasan yang dibutuhkan masyarakat agar distribusi BBM berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Bang Dhin.

Ia mengingatkan, persoalan distribusi BBM tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebab, ketidaktertiban distribusi dapat berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama nelayan, petani, pelaku UMKM, pengemudi angkutan umum, serta kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM.

“Jangan sampai masyarakat harus mengantre berjam-jam, sementara ada pihak tertentu yang justru memanfaatkan BBM bersubsidi untuk kepentingan bisnis ilegal. Subsidi negara harus dinikmati oleh mereka yang memang berhak,” tegasnya.

Bang Dhin berharap langkah penertiban yang dilakukan Polda Kalsel tidak hanya bersifat sementara atau insidental. Sebaliknya, pengawasan harus menjadi agenda berkelanjutan dan diperluas hingga menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mendorong penguatan koordinasi lintas instansi, mulai dari Polda Kalsel, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, pemerintah daerah, Satgas BBM Provinsi Kalimantan Selatan, hingga instansi terkait lainnya.

“Kami berharap penertiban ini tidak berhenti di Banjarbaru. Pengawasan harus menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Selatan, termasuk SPBU yang berada di jalur distribusi utama, kawasan pertambangan, perkebunan, dan wilayah pesisir,” lanjutnya.

Selain pengawasan, Bang Dhin juga menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi. Di antaranya penyalahgunaan barcode, pengisian berulang secara tidak sah, penimbunan, hingga berbagai praktik penyimpangan distribusi lainnya.

“Tidak boleh ada ruang bagi mafia BBM. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pengawasan juga harus dilakukan secara profesional agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang berhak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bang Dhin menegaskan dukungannya terhadap sinergi pengawasan dan penegakan hukum guna mewujudkan tata kelola distribusi energi yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan pengawasan tersebut sejalan dengan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BBM DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga berbagai persoalan distribusi BBM dapat ditangani secara menyeluruh dan berkesinambungan.

“BBM bersubsidi adalah hak masyarakat yang memenuhi ketentuan, bukan ladang keuntungan bagi segelintir orang atau oknum. Negara harus hadir memastikan setiap liter BBM bersubsidi sampai kepada masyarakat yang berhak,” pungkas Bang Dhin. (abay)

Editor : Nanang

CATEGORIES
TAGS
Share This

2