Aroma Korupsi di Bumi HSS : Bupati dalam Sorotan Penyidik
STORYBANUA.COM, Hulu Sungai Selatan – Di balik hiruk-pikuk aktivitas pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), sebuah badai diam-diam mulai mengumpul. Ruang kerja para pejabat kini disesaki bukan hanya oleh berkas-berkas dinas, tetapi juga oleh bisik-bisik waspada tentang sebuah dokumen yang mampu mengubah peta politik daerah.
Dokumen bernama resmi Laporan Informasi Nomor: LI/7/VIII/RES.3.1/2025/KORTASTIPIDKOR itu, yang diterbitkan Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortastipikor) pada Agustus 2025, telah menjadi pembicaraan hangat di kalangan elite pemerintah. Layaknya petir di siang bolong, dokumen ini menempatkan nama Bupati HSS dalam radar penyidik.
Dokumen yang Mengguncang
Laporan setebal halaman itu, yang berhasil diintip redaksi, menyoroti indikasi kuat penyalahgunaan wewenang dan dugaan penyelewengan anggaran daerah. Meski angka pasti dan objek anggaran masih diselimuti kabut kerahasiaan, sumber yang dekat dengan tim penyidik menyebut potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah.
“Saat ini penyelidikan masih pada tahap awal. Semua pihak terkait akan dipanggil tanpa terkecuali,” ujar seorang aparat penegak hukum yang meminta anonimitas, dalam percakapan terbatas dengan tim liputan.
Proses Hukum Mulai Bergulir
Menurut sumber internal, proses klarifikasi akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Nama Bupati HSS tercatat dalam daftar pihak yang akan menjalani pemanggilan resmi untuk dimintai keterangan. Langkah ini menandai fase krusial dalam proses hukum yang telah dimulai sejak dua bulan silam.
“Kita harus memastikan semua prosedur dilakukan sesuai koridor hukum. Tidak ada yang akan kami libatkan tanpa dasar bukti yang kuat,” tegas sumber tersebut, seraya menambahkan bahwa tim penyidik sedang mengumpulkan berbagai dokumen pendukung.
Sorotan Publik yang Kian Menajam
Gelombang reaksi pun bermunculan dari berbagai kalangan. Para aktivis antikorupsi menyatakan akan mengawal ketiap proses penyidikan. “Kami mendesak aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, tanpa tebang pilih. Status sebagai pejabat aktif tidak boleh menjadi tameng,” ungkap Direktur LSM Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Kalimantan Selatan, Ahmad Fadli.
Di kedai-kedai kopi sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, warga pun mulai menyuarakan kegelisahan mereka. “Kami berharap proses hukum ini berjalan transparan. Jangan sampai berhenti di tengah jalan,” harap Sari, seorang pengusaha kecil yang telah 20 tahun menetap di Kandangan.
Potensi Dampak yang Mengkhawatirkan
Jika dugaan ini terbukti, kasus ini berpotensi menjadi skandal terbesar dalam sejarah pemerintahan HSS. Bukan hanya akan menggores luka di wajah birokrasi daerah, tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan pembangunan daerah.
Namun di balik semua itu, harapan akan penegakan hukum yang adil tetap menjadi doa bersama masyarakat. Seperti yang diungkapkan seorang tokoh pemuda setempat: “Kami percaya pada proses hukum. Yang kami inginkan hanya pemerintahan yang bersih untuk HSS yang lebih baik.”
Sementara lampu-lampu di kantor bupati masih terang hingga larut malam, tim penyidik terus bekerja dalam diam. Setiap dokumen diteliti, setiap saksi dipersiapkan, dalam sebuah proses yang kelak akan menentukan masa depan politik dan pemerintahan di bumi HSS.
Perjalanan masih panjang. Dan kebenaran, seperti kata pepatah, pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri.
