Realisasi Anggaran Pemkab HSU Terkendala, Program Baru Masuk di APBD Perubahan
STORYBANUA.COM, HULU SUNGAI UTARA – Hingga pertengahan Desember 2025, realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) tercatat masih di kisaran 60 persen.
Dari total pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 1,7 triliun, anggaran yang telah terealisasi baru mencapai sekitar Rp 1,02 triliun.
Menanggapi capaian tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) HSU, Muchtar Kusumaatmaja, menyampaikan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, rapat koordinasi juga digelar pada awal Desember untuk mendorong percepatan realisasi anggaran.
Muchtar menjelaskan, sebelumnya target penyerapan anggaran ditetapkan sebesar 85 persen. Target tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah, sekaligus mempertimbangkan capaian penyerapan pada tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata berada di angka 84 persen.
“Capaian tertinggi pernah terjadi pada 2019, yakni mencapai 90 persen,” ungkapnya, Senin (15/12).
Ia juga memaparkan sejumlah tantangan yang memengaruhi realisasi anggaran tahun 2025. Salah satunya, program-program yang masuk dalam visi dan misi Bupati Sahrujani baru dapat diakomodasi pada anggaran perubahan, sehingga memerlukan waktu tambahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.
Untuk anggaran yang belum terserap hingga akhir tahun, Muchtar memastikan akan dicatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dan dapat dimanfaatkan kembali pada tahun anggaran 2026.
Selain itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap berbagai kendala teknis, termasuk kemungkinan dampak penggunaan aplikasi E-Katalog versi terbaru terhadap proses pengadaan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) HSU, Amos Silitonga, mengatakan sejumlah pekerjaan fisik saat ini sedang digenjot agar dapat memenuhi target penyelesaian.
Ia menyebutkan, pembangunan kantor BPBD serta Gedung Serbaguna Abdul Wahid hingga kini berjalan tanpa hambatan berarti. Namun, keterlambatan terjadi pada pembangunan kantor Dinas Ketahanan Pangan dengan nilai anggaran sekitar Rp 4 miliar.
“Kami terus mendorong percepatan dengan menambah jam kerja dan jumlah tenaga kerja. Apabila waktu pelaksanaan melebihi batas yang telah disesuaikan, akan dilakukan peninjauan ulang agar penyelesaian dapat segera dilakukan dan kerugian daerah bisa diminimalkan,” jelasnya.
Secara keseluruhan, realisasi anggaran di Dinas PUPR HSU telah mencapai sekitar 80 persen.
“Angka ini masih berpotensi meningkat hingga akhir bulan dan diperkirakan bisa melampaui 85 persen,” pungkasnya. (nia)
