DPRD Balangan Soroti Rendahnya Serapan Anggaran dan Silpa dalam LKPj 2025

STORYBANUA.COM, BALANGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung pada Rabu (29/4/2026) tersebut menjadi momentum bagi DPRD untuk memberikan evaluasi kritis terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pemerintah daerah selama satu tahun anggaran berjalan.

Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD menyoroti sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan anggaran, terutama rendahnya realisasi belanja pada beberapa program. DPRD mencatat bahwa sejumlah kegiatan memiliki tingkat serapan di bawah 70 persen, bahkan beberapa di antaranya kurang dari 50 persen.

Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa pelaksanaan program di berbagai sektor belum berjalan optimal. Di sisi lain, DPRD juga menemukan adanya bidang-bidang tertentu yang justru mengalami keterbatasan anggaran, sehingga menghambat pencapaian target pembangunan.

Penganggaran Kurang Tepat Sasaran dan Silpa Tinggi

Tak hanya masalah serapan anggaran, DPRD juga menyoroti adanya penganggaran yang kurang tepat sasaran, terutama pada pos belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan. Hal ini dinilai turut berkontribusi terhadap tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang terjadi di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Lebih lanjut, DPRD menemukan fakta bahwa terdapat kegiatan yang telah mencapai target 100 persen, namun masih menyisakan anggaran yang tidak terserap. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses verifikasi dan perencanaan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum berjalan maksimal.

Meskipun demikian, DPRD Balangan tetap memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Balangan karena sekitar 90 persen rekomendasi DPRD pada tahun 2024 telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam upaya perbaikan berkelanjutan.

Namun, secara keseluruhan, DPRD menilai besarnya Silpa di sejumlah SKPD—khususnya pada belanja pegawai—berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program di sektor lain. Selain itu, pemanfaatan anggaran perubahan juga dinilai belum maksimal, karena masih terdapat kegiatan yang tidak disesuaikan meskipun diperkirakan tidak akan terserap secara optimal.

Rekomendasi Strategis untuk 9 Sektor Pembangunan

Dalam rekomendasi yang dibacakan oleh H. Bustani, DPRD Balangan memberikan sejumlah arahan strategis yang mencakup sembilan sektor prioritas pembangunan daerah, antara lain:

1. Kesehatan – Peningkatan pelayanan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan.

2. Pertanian – Pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani.

3. Infrastruktur – Pemerataan pembangunan jalan antar desa.

4. Ekonomi – Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

5. Ketahanan Pangan – Menjaga stabilitas harga pangan serta memastikan ketersediaan pupuk dan bibit bagi masyarakat.

6. Pariwisata – Optimalisasi destinasi wisata serta pelestarian cagar budaya, termasuk Benteng Tundakan.

7. Pelayanan Publik – Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan investasi.

8. Ketenagakerjaan – Penguatan tenaga kerja lokal.

9. Lingkungan Hidup – Penanganan persoalan lingkungan, seperti pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan di daerah.

“Melalui rekomendasi ini, kami berharap Pemerintah Kabupaten Balangan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta memperkuat pembangunan di berbagai sektor demi kesejahteraan masyarakat,” ujar H. Bustani saat membacakan rekomendasi DPRD Balangan terhadap LKPj Kepala Daerah Tahun 2025.

Dengan rekomendasi ini, DPRD Balangan berharap agar pemerintah daerah dapat segera melakukan perbaikan, terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran, sehingga program-program pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Bumi Sanggam.