Bang Dhin Ingatkan Pemda se-Kalsel: Jangan Tunggu Banjir dan Longsor, Mitigasi Harus Dilakukan Sejak Dini

Bang Dhin Ingatkan Pemda se-Kalsel: Jangan Tunggu Banjir dan Longsor, Mitigasi Harus Dilakukan Sejak Dini

STORYBANUA.COM, BANJARMASIN – Ancaman banjir dan tanah longsor kembali menjadi perhatian menjelang meningkatnya intensitas hujan di Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah diminta tidak sekadar bersiap ketika bencana terjadi, tetapi harus mengambil langkah antisipasi sejak dini guna meminimalkan risiko dan melindungi keselamatan masyarakat.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin, mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalsel bersama 13 pemerintah kabupaten/kota agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang hingga kerusakan infrastruktur akibat tingginya curah hujan.

Menurutnya, mitigasi bencana tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial maupun tindakan responsif setelah bencana terjadi. Diperlukan langkah konkret, terukur, dan terkoordinasi hingga ke tingkat desa.

“Jangan sampai pemerintah baru sibuk ketika rumah warga sudah terendam, jalan terputus, dan masyarakat harus mengungsi. Mitigasi harus dilakukan sebelum bencana datang. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama,” tegas Bang Dhin, Rabu (18/11/2026).

Belajar dari Pengalaman Banjir di Kalsel

Bang Dhin menilai, pengalaman banjir yang pernah melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem pencegahan dan penanggulangan bencana.

Wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama kawasan bantaran sungai, permukiman rawan genangan, daerah perbukitan, hingga jalur transportasi yang rentan longsor, perlu mendapat perhatian khusus melalui pemetaan risiko secara berkala.

Ia mengingatkan, persoalan banjir tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Kondisi daerah aliran sungai (DAS), perubahan tata guna lahan, sedimentasi, berkurangnya kawasan resapan air, serta kapasitas drainase juga harus menjadi perhatian.

“Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan hujan setiap kali banjir terjadi. Pemerintah harus berani mengevaluasi kondisi lingkungan, tata ruang, daerah aliran sungai, dan infrastruktur pengendali banjir. Persoalan yang berulang membutuhkan penyelesaian yang menyentuh akar masalah,” ujarnya.

Enam Langkah Mitigasi yang Harus Segera Dilakukan

Untuk mengantisipasi potensi bencana selama musim penghujan, Bang Dhin mendorong pemerintah daerah melalui BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait agar segera memperkuat enam langkah strategis.

Pertama, memperbarui peta wilayah rawan bencana dengan mengidentifikasi desa, permukiman, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur vital yang berpotensi terdampak banjir maupun tanah longsor.

Kedua, melakukan pembersihan dan perbaikan drainase serta penanganan sungai secara terukur, termasuk mengatasi sedimentasi berdasarkan kajian teknis dan ketentuan lingkungan.

Ketiga, memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system dengan mengintegrasikan informasi BMKG, pemantauan tinggi muka air sungai, serta komunikasi cepat hingga tingkat pemerintahan desa.

Keempat, memastikan kesiapan logistik dan jalur evakuasi, termasuk ketersediaan perahu, bahan pangan, air bersih, obat-obatan, tempat pengungsian, serta perlindungan bagi kelompok rentan.

Kelima, melakukan pemeriksaan terhadap infrastruktur vital seperti jembatan, jalan penghubung antardesa, tanggul, jaringan air bersih, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

Keenam, memastikan kesiapan anggaran serta mekanisme penanganan darurat agar setiap instansi memiliki pembagian tanggung jawab dan prosedur yang jelas ketika bencana terjadi.

Wilayah Terpencil dan Pesisir Jangan Luput dari Perhatian

Selain kawasan perkotaan dan bantaran sungai, Bang Dhin juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat di wilayah pedalaman, pesisir, dan kepulauan, termasuk Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.

Menurutnya, keterbatasan akses transportasi membuat masyarakat di wilayah tersebut menghadapi risiko tambahan ketika cuaca ekstrem melanda. Gangguan transportasi darat maupun laut dapat berdampak langsung terhadap distribusi kebutuhan pokok dan akses pelayanan dasar.

“Bagi masyarakat di wilayah terpencil, bencana bukan hanya soal rumah terendam. Ketika jalan terputus atau transportasi laut terganggu, akses pelayanan kesehatan, pendidikan, pangan, dan aktivitas ekonomi ikut terancam. Karena itu, mitigasi harus memperhatikan karakteristik setiap wilayah,” jelasnya.

DPRD Soroti Kesiapan Anggaran dan Layanan Dasar

Sebagai Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Bang Dhin turut menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan layanan dasar masyarakat selama musim penghujan, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Ia mendorong pemeriksaan kesiapan fasilitas kesehatan, sekolah, tempat pengungsian, serta pemenuhan kebutuhan kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

Selain itu, kesiapan anggaran penanggulangan bencana perlu dievaluasi secara transparan, termasuk efektivitas program pencegahan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah.

“Ukuran keberhasilan pemerintah dalam menghadapi musim penghujan bukan seberapa cepat pejabat datang meninjau lokasi banjir, tetapi seberapa banyak risiko yang berhasil dikurangi sebelum bencana terjadi,” katanya.

Keselamatan Masyarakat Tidak Boleh Menunggu Bencana

Menutup pernyataannya, Bang Dhin mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas relawan, dan masyarakat untuk membangun budaya kesiapsiagaan bencana secara bersama-sama.

Menurutnya, pembangunan Kalimantan Selatan harus semakin memperhatikan ketahanan lingkungan, keselamatan masyarakat, serta kemampuan daerah dalam menghadapi perubahan pola cuaca dan berbagai potensi bencana.

“Hujan adalah fenomena alam yang tidak bisa kita hentikan. Tetapi risiko dan dampak bencana bisa kita kurangi melalui perencanaan yang baik, infrastruktur yang memadai, dan pemerintah yang siap bekerja sebelum keadaan menjadi darurat.

Jangan tunggu banjir datang baru bergerak. Jangan tunggu korban berjatuhan baru mengevaluasi. Negara harus hadir melalui tindakan pencegahan, bukan hanya bantuan setelah bencana,” pungkas Bang Dhin.

CATEGORIES
TAGS
Share This

2