Sukrowadi Desak Pemprov Kalsel Percepat Penanganan Karhutla dan Benahi Pelayanan Publik
STORYBANUA.COM, BANJARMASIN – Ketua LSM Olah Tajuk Banjar Kalsel sekaligus kader DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin, Ir. H. Sukrowardi, M.A.P., mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk terus mempercepat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan.
Hal tersebut disampaikan Sukrowardi dalam rangkaian silaturahmi dan diskusi bersama jajaran Polda Kalimantan Selatan melalui Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intelkam). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergi bersama tokoh masyarakat serta aktivis dalam rangka menjaga situasi Banua Kalsel agar tetap aman, kondusif, dan damai.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat turut menjadi perhatian, termasuk penanganan karhutla serta berbagai persoalan pelayanan publik di Kalimantan Selatan.
Menurut Sukrowardi, penanganan karhutla perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, tidak hanya ketika kebakaran telah terjadi, tetapi juga melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini. Koordinasi antara pemerintah daerah, aparat terkait, masyarakat, dunia usaha, serta pihak-pihak lainnya dinilai penting untuk meminimalkan dampak karhutla terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
Selain persoalan karhutla, Sukrowardi juga meminta agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan perhatian terhadap sejumlah persoalan pelayanan publik yang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, di antaranya pelayanan air bersih melalui PDAM serta ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Ia menilai ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian serius. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan, pemerataan distribusi, serta penyelesaian berbagai kendala yang masih terjadi di lapangan diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah bersama pihak terkait.
Begitu pula dengan persoalan BBM. Menurutnya, ketersediaan BBM yang cukup dan distribusi yang lancar sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat, transportasi, maupun kegiatan perekonomian. Untuk itu, diperlukan pengawasan dan koordinasi agar kebutuhan masyarakat terhadap BBM dapat terpenuhi dengan baik.
Sukrowardi berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait dapat terus melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan tersebut serta mengambil langkah konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Penanganan karhutla, ketersediaan air bersih, dan BBM merupakan persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, kami berharap pemerintah dapat terus meningkatkan koordinasi dan mengambil langkah nyata agar berbagai persoalan tersebut dapat segera ditangani,” ujar Sukrowardi.
Dalam kesempatan tersebut, komunikasi antara Polda Kalsel melalui Dit Intelkam dengan tokoh masyarakat dan aktivis juga diharapkan dapat menjadi ruang untuk menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Sukrowardi mengapresiasi adanya ruang komunikasi dan silaturahmi tersebut. Menurutnya, membangun Banua yang aman dan damai membutuhkan komunikasi yang terbuka serta keterlibatan berbagai elemen masyarakat.
Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam menjaga lingkungan, mencegah terjadinya kebakaran lahan, serta menyampaikan informasi apabila menemukan potensi maupun kejadian karhutla di wilayah masing-masing.
Menurutnya, upaya menjaga lingkungan, menciptakan situasi yang aman dan kondusif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
“Sinergi dan komunikasi harus terus dibangun. Dengan adanya silaturahmi dan diskusi seperti ini, berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat dapat disampaikan dan dibahas bersama sehingga dapat menjadi bahan untuk mencari solusi demi kemajuan Banua Kalsel,” pungkasnya.
