BPKSDM Balangan Gelar Forum Konsultasi Publik, Tekankan Penegakan Disiplin ASN dan PPPK
STORYBANUA.COM, BALANGAN – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Balangan menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai langkah strategis dalam memperkuat penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah daerah. Kegiatan ini berlangsung di Aula BPKSDM Balangan, Senin (22/6/2026).
Forum ini digelar untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai aturan-aturan kepegawaian yang berlaku. Kepala BPKSDM Balangan, H. Sufriannor, S.Sos., M.AP, menegaskan bahwa segala bentuk penegakan disiplin ASN dan PPPK di Kabupaten Balangan akan tetap berpedoman pada regulasi yang sah, baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, dasar hukum yang digunakan mengacu pada ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Bupati Balangan.
“Kami telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik khusus untuk penegakan disiplin ASN. Dalam menjalankan aturan-aturan kepegawaian, BPKSDM berpedoman pada dasar hukum yang mengatur penegakan disiplin, baik dari pemerintah pusat melalui KemenPAN dan BKN maupun aturan dari Bupati Balangan,” ujarnya.
Moralitas ASN Jadi Fokus Utama
Dalam kesempatan tersebut, Sufriannor menyoroti pentingnya pembangunan moralitas aparatur sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, jika moralitas ASN—baik pejabat maupun staf—dapat dijaga dengan baik, maka kinerja pelayanan publik secara keseluruhan akan berjalan optimal.
“Harapan kami adalah moralitas ASN, mulai dari pejabat hingga staf, semakin baik. Jika moralitasnya bagus, maka hal-hal lainnya juga akan mengikuti,” katanya.
Ia menambahkan, forum konsultasi publik ini menjadi sarana untuk mengingatkan kembali seluruh pegawai akan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan tugas sehari-hari dapat dilakukan dengan penuh integritas dan akuntabilitas.
Mewujudkan ASN Profesional dan Berakhlak
Melalui kegiatan ini, BPKSDM berharap tercipta aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki moralitas dan etika yang kuat. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, serta berakhlak mulia dalam melayani masyarakat.
“Semoga ke depan ASN kita menjadi ASN yang profesional, berakhlak, serta memiliki moralitas yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat,” tutup Sufriannor.
Dengan adanya sinergi antara regulator pusat dan kebijakan daerah, BPKSDM Kabupaten Balangan optimistis dapat menciptakan lingkungan kerja yang disiplin dan produktif, sehingga pelayanan publik di Kabupaten Balangan terus meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
