Tiga Pawadahan Nanang Galuh di Kalsel Kompak Desak Penundaan Pelantikan Pengurus INAGA Kalsel
STORYBANUA.COM, BANJARMASIN – Gelombang protes dan desakan penundaan pelantikan Pengurus Ikatan Nanang Galuh (INAGA) Kalimantan Selatan semakin menguat. Tiga organisasi, yakni Pawadahan Nanang Galuh Hulu Sungai Utara (HSU), Pawadahan Utuh Diyang Tanjung, dan Pawadahan Nanang Galuh Kota Banjarmasin, secara serempak merilis pernyataan sikap menuntut penundaan pelantikan tersebut. Tuntutan ini dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan mendasar di tubuh organisasi yang dinilai belum terselesaikan.
Berdasarkan rilis resmi ketiga pawadahan tersebut, tuntutan utama yang disuarakan memiliki kesamaan, yang tertuang dalam 10 poin krusial. Poin paling mendasar yang disorot adalah belum tuntasnya tindak lanjut hasil, keputusan, rekomendasi, dan amanah Musyawarah Besar (Mubes). Mereka mendesak agar seluruh hasil Mubes diinventarisasi dan diselesaikan secara terbuka.
Selain itu, ketiga pawadahan ini juga menyoroti belum diselesaikannya dan disahkannya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), yang merupakan landasan utama organisasi. Penyelesaian AD/ART dituntut menjadi agenda prioritas sebelum pelantikan. Isu lain yang mengemuka adalah kejelasan mandat dan komposisi Tim Formatur sesuai keputusan Mubes, serta desakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Ketua Terpilih secara objektif dan transparan.
Ketiga pawadahan ini menekankan pentingnya menjaga legitimasi dan marwah kepemimpinan organisasi. Mereka juga menuntut INAGA Kalsel untuk membangun komunikasi yang harmonis, terbuka, dan berkesinambungan dengan seluruh pawadahan di tingkat kabupaten/kota, serta menolak segala bentuk pilih kasih dan perlakuan tidak adil.
Tuntutan untuk membuka ruang dialog dan musyawarah sebelum pelantikan juga menjadi poin penting, demi menyelesaikan persoalan, menyamakan persepsi, dan membangun kembali kepercayaan. Secara garis besar, ketiga pawadahan ini menuntut agar pelantikan ditunda hingga seluruh persoalan mendasar organisasi, yang merupakan amanah dan hasil Mubes, dapat diselesaikan secara komprehensif, demi menjamin tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan mengutamakan persatuan.
