DPRD Balangan Tampung Pandangan Fraksi atas Raperda Perubahan APBD 2026
STORYBANUA.COM, BALANGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna ke-27 Masa Sidang II di Ruang Paripurna DPRD Balangan, Senin (3/8/2026). Agenda utama rapat adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum disampaikan oleh Norsita Maulida, SP. Secara keseluruhan, seluruh fraksi menyatakan menerima dan mendukung pembahasan lanjutan Raperda Perubahan APBD 2026, seraya memberikan berbagai masukan agar perubahan anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
Fraksi Partai NasDem menilai perubahan APBD telah sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi dan kebutuhan daerah. Fraksi ini meminta penjelasan rinci terkait perubahan anggaran pada sejumlah sektor serta dampaknya terhadap target kinerja. NasDem juga menekankan pentingnya menjaga prioritas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mendorong pemberdayaan ekonomi melalui pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM, serta memastikan kesiapan anggaran menghadapi kondisi darurat, termasuk bencana alam.
Fraksi Demokrasi Maju pada prinsipnya menyetujui Raperda perubahan APBD. Fraksi ini menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap perubahan alokasi anggaran, efisiensi penggunaan anggaran agar tepat sasaran, serta pengawasan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memandang perubahan APBD sebagai langkah strategis menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan perkembangan kondisi Balangan. PAN mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas belanja berorientasi hasil, serta penguatan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan masukan agar Diskominfo lebih selektif dan terukur dalam kerja sama dengan media, serta mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah dalam penanganan kawasan transmigrasi untuk menekan angka kemiskinan.
Fraksi Demokrasi Karya Sejahtera menegaskan perubahan APBD harus disusun secara cermat, rasional, dan berpedoman pada transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta efektivitas. Fraksi berharap anggaran difokuskan pada program berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Seluruh fraksi menerima dan mendukung pembahasan lanjutan Raperda tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
