Evaluasi LKPJ 2025, Komisi I DPRD Balangan Soroti Kinerja ASN dan Pelayanan Publik
STORYBANUA.COM, BALANGAN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja maraton bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di ruang Paripurna DPRD Balangan, 20–21 April 2026. Rapat ini digelar khusus untuk membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Dalam evaluasi tersebut, legislatif memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintahan dan mutu pelayanan publik di lingkungan Pemkab Balangan.
Ketua maupun anggota Komisi I DPRD Balangan secara bergantian mencecar mitra kerja mereka terkait realisasi program dan kendala lapangan yang dihadapi sepanjang tahun lalu. Fokus evaluasi menyasar belasan instansi strategis, mulai dari Sekretariat DPRD, Bagian Hukum dan Organisasi Setda, Kesbangpol, BKPSDM, Inspektorat, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, hingga seluruh pihak kecamatan se-Kabupaten Balangan.
Anggota Komisi I DPRD Balangan, Syahbuddin, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk transparansi dan akuntabilitas anggaran yang telah dikeluarkan.
“Melalui rapat ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh program yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini juga menjadi bahan evaluasi total untuk perbaikan ke depan,” ujar Syahbuddin di sela-sela rapat.
Soroti Kedisiplinan ASN dan Kendala SKPD
Selain efektivitas pelayanan, Komisi I juga menyoroti tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta capaian realisasi program fisik maupun non-fisik yang telah direncanakan. Dewan meminta kejelasan rinci dari setiap kepala SKPD mengenai hambatan yang membuat beberapa program tidak berjalan optimal.
Merespons hal tersebut, para perwakilan SKPD yang hadir secara bergantian memaparkan capaian kinerja masing-masing, termasuk laporan serapan anggaran dan program prioritas yang berhasil dituntaskan. Kendati mengakui adanya beberapa kendala teknis di lapangan, jajaran eksekutif berkomitmen untuk melakukan perbaikan performa pada tahun berjalan ini.
Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah
Rapat pembahasan LKPJ ini merupakan pengejawantahan dari fungsi pengawasan (controlling) yang melekat pada institusi DPRD terhadap jalannya roda pemerintahan daerah.
Nantinya, catatan dan temuan dari rapat kerja dua hari ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD Kabupaten Balangan. Rekomendasi tersebut wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah guna mendongkrak kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kepentingan masyarakat Bumi Sanggam.
