DPRD dan Pemkab Balangan Sepakati Perubahan KUA-PPAS APBD 2026
STORYBANUA.COM, BALANGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan dan Pemerintah Kabupaten Balangan menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Selasa malam (28/7/2026).
Wakil Bupati Balangan H. Akhmad Fauzi hadir mewakili Bupati untuk membacakan sambutan tertulis kepala daerah. Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD, seluruh fraksi, dan anggota dewan yang telah menyelesaikan pembahasan perubahan anggaran melalui proses diskusi intensif dan konstruktif.
Menurutnya, dinamika pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam menyusun kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perubahan kondisi pembangunan.
“Persetujuan bersama ini merupakan bukti komitmen dan tanggung jawab kita dalam menyikapi perubahan situasi yang berdampak signifikan terhadap roda pemerintahan. Langkah ini penting untuk memastikan target-target pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2026 tetap dapat diwujudkan,” ujar Akhmad Fauzi membacakan sambutan Bupati.
Kesepakatan tersebut menjadi pijakan awal bagi Pemkab Balangan dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dokumen Perubahan KUA dan PPAS nantinya menjadi pedoman untuk menyelaraskan program serta kegiatan pemerintah daerah dengan kondisi fiskal terkini.
Wakil Bupati meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera menyelesaikan penyusunan perubahan anggaran. Ia menekankan agar setiap usulan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi, sehingga penggunaan anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Percepatan penyusunan RAPBD Perubahan dinilai penting agar pelaksanaan program pembangunan tidak mengalami keterlambatan. Pemerintah daerah berharap seluruh perangkat daerah dapat menyesuaikan rencana kerja dengan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama DPRD.
Rapat paripurna yang berlangsung tertib dan penuh kebersamaan tersebut menjadi cerminan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga kesinambungan pembangunan Kabupaten Balangan. Kesepakatan tersebut menjadi fondasi untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat di tengah berbagai tantangan fiskal.
